ARTIKEL PANCASILA

Mata kuliah pancasila berdasar kepada landasan yuridis(UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pengajaran dan UU nomor 2 1989 tentang sistem pendidikan), tujuan agar mahasiswa memiliki wawasan kenegaraan yang jelas serta moral kebangsaan yang kokoh, hal ini berdasar kepada SK Dirjen Dikti Depdikbut No. 356/Dikti/Kep/1995 bahwa Pendidikan Pancasila termasuk mata kuliah Filsafat Pancasila..
Tingkat pengetahuan pancasila yaitu pengetahuan deskriptif(“bagaimana” terkait sejarah,nilai, kedudukan, dan fungsi pancasila), kausal(“mengapa” sebab akibat, terjadinya pancasila meliputi 4 kausa yaitu : kausa materialis,kausa formalis, kausa effesien, dan kausa finalis), normatif(“ke mana” terkait ukuran, parameter,serta norma-norma), essensial(“apa”hakikat segala sesuatu dikaji dalam bidang ilmu filsafat)
Lingkup pembahasan pancasila tergantung pada objek forma atau sudut pandang misal etika,ekonomi,aksiologi, epistemologi, filsafat, yuridis kenegaraan.
Pengertian pancasila
1. secara etimologis pancasila berasal dari bahasa sansekerta dari india (bahasa kasta brahmana) yaitu panca = lima, syila = batu sandi/dasar, syiila = peraturan tingkah laku yang baik yang panting atau yang senonoh. Jadi pancasyila = berbatu sandi lima/dasar yang memiliki lima unsur. Pancasyiila = lima aturan tingkah laku yang penting. Istilah pancasila diambil dari kitab suci Budha Tri Pitaka.
2. secara historis pada sidang BPUPKI pertama melalui tiga pembicara yaitu Moh. Yamin(peri kebangsaan,peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahtraan rakyat) , Soepomo, Ir. Soekarno(nasionalisme atau kebangsan indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahtraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan) yang telah mengemukakan sila-sila pancasila itu. Pancasila = lima dasar. Pada sidang PPKI pertam (18 Agastus 1945) disahkannya UUD 1945 dan Pembukan UUD 1945 yang memuat rumusan lima prinsif dasar negara”pancasila”.
3. secara termonologis pada sidang PPKI pertama berhasil mengesahkan UUD negara yang dikenal dengan UUD1945 yang tardiri atas pembukaan dan pasal-pasalnya(37 pasal + 1 aturan peralihan atas 4 pasal + 1 aturan tambahan atsa 2 ayat). Pada pembukaan UUD 1945 tercantum rumusan pancasila. Hal ini diperkuat dengan ketetapan NO.XX/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 Tanggal 13 April 1968 bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagai tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

PANCASILA berasal dari kata “panca” artinya lima, dan “syila” artinya dasar. Jadi pancasila berarti dasar yang memiliki lima unsur.
Syarat-syarat ilmiah pancasila sebagai filsafat adalah :
1. Berobjek : Forma adalah sudut pandang pembahasan, Material adalah segala aspek kebudayaan baik itu bukti sejarah, lembaran negara, nilai-nilai yang ada di masyarakat.
2. Bermetode yaitu adanya cara atau sistem pendekatan untuk mendapatkan suatu kebenaran.
3. Bersistem yaitu struktor yang utuh pada bagian-bagian yang berhubungan.
4. Bersifat Universal yaitu kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, situasi, kondisi, keadaan.
PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
Zaman kutai(raja Mulawarman), zaman srieijaya(raja wangsa Syailendra), kerajaan majapahit (raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada) wilayah kekuasaannya semenanjung malayu(Malaysia) sampai Irian barat melalui kalimantan utara. Empu prapanca menulis Negarakertagama memuat istilah “PANCASILA”. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma memuat selogan “BHENIKA TUNGGAL IKA lengkapnya bhinika tunggal ika tan hana dharma mangrua. kuatnya tuliransi agama Hindu Budha dan saat itu kerajaan Pasai sebagai bawahan kekuasaan majapahit telah memeluk Islam. Isi sumpah pelapa” saya baru akan berhenti berpuasa makan pelapa, jikalau seluruh nusantara bertakluk dibawah kekuasaan negara, jikalau gurun, seram, tanjung, haru, pahang, dempo, bali, sunda, palembang,dan tuma-sik telah dikalahkan. Zaman penjajahan perlawanan dilakukan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung(1613-1945) menyebabkan terbunuhnya Gubernur Jendral J.P. Coen tewas pada serangan kedua. Perlawanan dari rakyat Makasar di bawah Hasanudin(1667) perlawanan yang terpancar-pancar dan tidak memiliki koordinasi tersebut banyak mengalami kegagalan dan korban bagi anank-anak bangsa. Perlawanan rakyat lainnya seperti Patimura di Maluku(1819), Imam Bonjol di Minangkabau(1821-1837), Pangeran Diponogoro di jawa tengah(1825-1830), Jlentik, Polim, Teuku di Tiro, Teuku Umar dalam perang Aceh(1860), anak Agung Made dalam perang Lombok(1894-1895), Sisingamangaraja di tanh Batak(1900) tidak adanya kesatuan dan persatuan maka perlawanan kandas dan banyak korban. Kebangkitan Nasional di pelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya (20 Mei 1908), serikat Islam(1911) dibawah H.O.S. Cokroaminoto, Indische Partij(1913) dipimpin oleh Douwes Dakker, Ciptomangunkusumo, Suwardi suryaningrat(Ki Hajar Dewantoro),Partai Nasional Indonesia(PNI “ 1927) di pelopori oleh Soekarno, Ciptomangunkusumo, Sartono. Sumpah Pemuda (28 Oktobar 1928) isinya “Satu Bahasa, satu Bangsa,dan satu tanah air Indonesia. Dan banyak lagi lainya.
Zaman penjajahan Jepang, Jepang masuk ke indonesia dengan propaganda “Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia”. Namun, pada perang melawan sekutu barat nampaknya jepang semakin terdesak untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia jepang menjanjikan kemerdekaan tanpa syarat dengan perwujudannya di bentuknya BPUPIK tau Dokuritu Zyumbi Tioosakai.
BPUPKI ( 28 – 1 MEI 1945 ) beranggotakan 60 orang dengan ketua Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.
Sidang pertama bertempat digedung Cuo Sangi In. Mengemukakan usulan dasar-dasar negara. Dengan pengisi/penyampai usulan sebagai berikut :
a) Mr. Moh. Yamin pada 29 Mei 1945
b) Prof. Soepomo pada 31 Mei 1945
c) Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945
Sidang kedua ( 10 -16 juli 1945 ) menyusun rancangan pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945.
Penitia sembilan yaitu : Ir. Soekarno, Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, Mr. Maramis, Drs. Moh. Hatta, Mr.Soebardjo, Kyai Abdul Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, H. Agus Salim.
Piagam jakarta sebagai berikut :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
DETIK-DETIK PROKLAMASI di Pagangsaan Timor di Jakarta, jum’at jam 10 pagi Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi berikut :
PROKLAMASI
“Kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakandengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Pada 8 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta dan Dr. Radjiman berangkat ke Saigon atas panggilan jendral besar Terauchi, dan pada 9 Agustus 1945 jendral Terauchi memberi 3 cap yaitu :
1 . Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Moh. Hatta sebagai wakil dan Dr. Radjiman sebagai Anggota.
2. Panitia persiapan boleh bekerja pada tanggal 9 Agustus.
3. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada Panitia.
PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil Moh. Hatta yang berjumlah 21 orang beserta anggota mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945 mengesahjkan UUD 1945, memilihan Prisiden dan Wakilnya, menetapkan berdirinya komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat.. Sidang kedua pada 19 Agustus 1945 membahas terkait pembagian wilayah menjadi 8 propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda kecil) beserta gubernurnya, terkait Komite Nasional Indonesia tetap, dan menetapkan 12 kememtrian/departemen. Pada 22 Agustus 1945 sidang membahas terkait Komite Nasional, pembentukan partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat ( BKR ).

PANCASILA sebagai pandangan hidup bangsa yaitu pancasila itu sendiri tercermin dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasil sebagai Idiologi bangsa yang diangkat dari nilai-nilai yang telah ada di masyarakat. Negara pancasila yang berketuhanan adalah negara dalam penyelenggaraannya baik yang bersifat material atau spritual tidak lepas atau sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan.
KMB di kota Den Haag(27 Desember 1949) berisi
(1) Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat(federal) yaitu 16 negara bagian(pasal 1 dan 2),
(2) Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasiliberal dimana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah kepada perlemen(pasal 118 ayat 2),
(3) Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci. Bentuk RIS tidak lama kerena banyak negara bagian bergabung dengan negar Proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta dan negara bagianpun menjadi 3 yaitu negara bagian RI Proklamasi, Negara Indonesia Timur(NIT), Negara Sumetera Timur(NST). Dan pada 19 Mei 1950 atas persetujuan RIS dengan Negara RI bersatu membentuk negara kesatuan dengan konstitusi sementara(17 Agustus 1950)
Dekrit presiden 5 Juli 1959 disebabkan tidak adanya kesetabilan baidang politik, ekonomi , sosial, maupun hankam yaitu makin berkuasanya modal raksasa, kabinet yang silh berganti, pada sistem liberal pemerintahan tidak stabil dan kabinet jatuh bangun, pemilu 1955 dan konstitusi pembuat UUD tetap RI gagal maka priseden mengeluarkan dekritnya yang isinya Membubarkan konstitusi, Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS tahun 1950, Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekrit merupakan hukum darurat yang dilakukan bilaman negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya.
PANCASILA
Kedudukan dan fungsi pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup yaitu nilai-nilai luhur yang di junjung sebagai kerangka acuan menata kehidupan pribadi dan intraksi bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan terhadap alam sekitar. Pandangan hidup bangsa yaitu nilai-nilai luhur yang di junjung untuk mencapai tekat bersama, cita-cita yng ingin di capai.
Pancasila sebagai dasar serta ideologi bangsa dan negara diangkat dari adat istiadat, budaya, dan agama-agama yang telah ada di tengah-tengah bangsa indonesia. Dan telah menjadi falsafat negara. Dan merupakan pandangan hidup bangsa yang telah terintis sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, pada sumpah pemuda, yang kemudian diangkat dalam sidang BPUPKI, penitia sembilan serta di sepakati dan di sahkan pada sidang PPKI pertama.
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara terinci dalam sumber tertib hukum, cita-cita hukum dasar negara, norma moral dan cita-cita moral yang dimiliki penyelenggara negara, dan sumber semangat UUD 1945.
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi Idealistis(yaitu nilai-nilai dasar yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh),. Deminsi normatif(yaitu nilai-nilai yang di jabarkan dalam suatu sistem norma). Dimensi realistis(mampu dijabarkan dalam segala aspek kehipan).
Bentuk susunan kesatuan sila-sila pancasila . pancasila sebagai dasar falsafat negara merupakan suatau asas kerokhanian yang sila-silanya saling keterkaitan dan utuh. Sedangkan bentuknya bersifat organis, hierarkis dan berbentuk piramid, dan saling mengisi serta saling mengkualifikasi.
Negara pancasila adalah negara Indonesia yang berbentuk persatuan(suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan dan agama).negara kebangsaan(bangsa pada hakikatnya adalah wujud dari kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial, menurut Hans Kohn bangsa terbentuk dari persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan. Menurut Ernest Renan negara merupakan suatu jiwa , asa kerokhanian). Negara Integralistik adalah negara yang berasaskan kebersamaan, kekeluargaan, dan riligius untuk keselarasan hubungan individu maupun masyarakat.
Moral yang berketuhanan yang maha Esa menjadi dasar yang memimpin kearah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan.
Hubungan agama dan negara dari beberapa sudut pandang:
– Paham Theokrasi antara agama dan negara tidak dapat di pisahkan.
– Paham sekulerisme membidakan/memisahkan antara negara dengan agama
– Paham komonisme di pelopori oleh K. Marx menyatakan bahwa manusia adalah merupakan suatu hakikat yang menciptakan dirinya sendiri.dengan menghasilkan sarana –sarana kehidupan sehingga dapat menentukan dalam perubahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan bahkan agama ditekan.
– Paham liberal agama dalam negara sangat ditentukan oleh kebibasan individu
– Paham pancasila, negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Negara kerakyatan ialah nagara yang meletakkan rakyat sebagai penguasa tertinggi. Negara berkeadilan sosial meliputi 3 hal, yaitu :
1. Keadilan distributif yaitu keadilan membagi oleh negara terhadap rakyatnya.
2. keadilan legal yaitu bertaat oleh warga terhadap negaranya
3. keadilan konutatif yaitu antar sesama warganya, hubungan keadilan antar warga yang satu dengan yang lainnya.
PEMBUKAAN UUD 1945
Dua sapek yang fundamental terkait pembukaan UUD 1945 yaitu :
1. memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia.
2. memasukkan diri dalam hukum tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi
UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia ynag mana ketetapan,UUD,UU, dan peraturan di buat berdasarkan / harus bersumbar pada UUD 1945. UUD 1945 telah memenuhi syarat tertib hukum Indonesia yang meliputi 4 hal :
1. adanya kesatuan subjek
2. adanya kesatuan asas kerokhanian
3. adanya kesatuan daerah
4. adany kesatuan waktu
Pembukaan UUD 1945 kedudukannya lebih tinggi dari batang tubuh UUD 1945, UUD,UU, ataupun perangkat pemerintahan. Sementara menurut tata hukum suatu peraturan hukum hanya dapat dirubah oleh penguasa/hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi Pembukaan UUD 1945 tidak bisa dirubah.
Selain itu Pembukaan UUD 1945 sangat erak kaitannya dengan proklamasi 17 Agustus 1945 yang menjadi kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci. Secara Kausal Organis batang tubuh UUD 1945 merupakan perincian atas pokok pikirn yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.
Makna proklamasi ada 2, yaitu :
1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia
2. tindakan yang harus dilakukan terkait proklamasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material ataupun spiritual
Kedudukan dan fungsi pembukaan UUD 1945 sebagai :
– Dasar kerena memuat Pancasila yang merupakan dasar filsafat, asas kerokhanian, dan basis berdirinya Negara Republik Indonesia.
– Asas politik negara.
– Rangka bagi perwujudan, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara Indonesia
– Basis berdirinya bentuk, susunan dan sistem pemerintahanserta seluruh peraturan hukum positif negara Indonesia
– Mewujudkan suasana dalam tujuan bersama, seluruh bangsa, dan tumpah darah Indonesia dan untuk mencapai kebahagiaan.
Pembukaan memuat sandi-sandi kehidupan negara, yaitu ;
– hakikat dan sifat negara yang mana negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat.
– Tujuan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahtraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaiaan abadi dan keadilan sosial. “tumpah darah = wilayah.
– Kerakyatan(monodualis) yaitu individu dan makhluk sosial.
– Dasar pemerintahan negar dimana perlengkapan negar bekerja sama dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan sebagai wakil dari rakyat/suara rakyat.
Bentuk susunan persatuan merupakan wujud kodrat manusia sebagai individu-makhluk sosial. .
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 :
– pokok pikiran pertama menegaskan negara persatuan
– pokok pikiran ke dua sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin di capai.
– Pokok pikiiran ketiga sebagai dasar politik negara yang berkedaulatan rakyat permusyawaratan perwakilan
– Pokok pikiran ke empat sebagai dasar moral negara dimana negara dalam pelaksanaannya berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa dengan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.
Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, yaitu :
1. Semangat persatuan dimana dalam pelaksanaannya UUD harus sesuai, didasari dan dijiwai nilai-nilai persatuan, tanpa membedakan golongan, primodial, kelompok, suku, ras, agama maupun daerah.
2. semangat keadilan sosial yaitu terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. semangat kerakyatan yang besar atas permusyawaratan / perwakilan. Ciri demokrasi pancasila yaitu rakyat sebagai asal mula kekuasaan dan asal mula kadaulatan tertinggi.
4. semangat ketuhanan dan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat moral riligius dan kemanusiaan ini perlu agar peraturan perundang-undangan tidak menjadi alat bagi penguasa yang otoriter.
Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila mencakup secara formal pencasila sebagai norma dasar positif yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Secara material pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi , adapun tertib hukum tertinggi bersumber pada Pancasila.
UUD 1945 mengandung filsafat negara yaitu Pancasila. Isi kandungan dari UUD 1945 sebagai berikut :
Alinea I : Deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa di dunia yang bersifat universal dengan faham bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa bukan hak individu saja.
Alinea II : Sebagai bukti objek atas penjajahan. Merdeka adalah negara benar banar bebas dan dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa kekuasaan dan campur tangan bangsa lain. Berdaulat mendapat pengakuan dari negara yang merdeka. Adil yaitu negara yang mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spritual, jasmaniah maupun rohaniah.
Alinea III : Pengakuan nilai riligius, nilai moral, dan pernyataan kembali Proklamasi.
Alinea VI : Prinsip pembentukan pemerintahan negara Indonesia yang tertuang dalam 4 hal, yaitu :
1. tentang tujuan negara
2. tentang hal ketentuan diadakannya UUD Negara
3. tentang hal bentuk negara
4. tentang dasar filsafat negara
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Undang-undang dasar meliputi hukum dasar tertulis(UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (convensi). UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badn-badan tersebut. UUD 1945 bersifat singkat dan supel(elastic), jelas, sebagai alat kontrol, serta memuat garis-garis besar instruksi(norma, aturan, dan ketentuan-ketentuan). Kegiatan negara dikelompokan menjadi dua macam yaitu :
1. penyelenggaraan kehidupan negara
2. penyelanggaraan kesejahtraan sosial
Convensi memiliki sifat/ciri sebagai berikut :
– kebiasaan yang terpelihar dalam praktek penyelanggaraan negara
– berjalan sejajar/ tidak bertentangan dengan UUD
– diterima leh seluruh rakyat
– bersifat sebagai pelengkap
Konstitusi berasal dari bahasa inggris ”Constitution” bermakna Undang-Undang Dasar. Namun pada prakteknya mempunyai dua arti :
1. Lebih luas daripada UUD
2. Sama dengan pengertian UUD
Struktur pemerintahan Indonesia. Demokrasi memiliki unsur-unsur yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusa politik, tingkat kesamaan tertentu di antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yeng diakui dan dipakai oleh warga negara, suatu sistem perwakilan, Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Hal itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung(melalui perwakilan). Dalam demokrasi dikenal supra struktur politik( seperti MPR,DPR,Prisiden,DPA,MA,BPK) dan Infra struktur politik(Partaipolitik,golongan yang tidak berdasarkan pemilu,golongan penekan). Baik supra struktur maupun infra struktur masing-masing saling mempengaruhi serta mempunyai kemampuan untuk saling mengendalikan pihak lain.
Penjabaran demokrasi menurut UUD 1945 dalm sistem ketatanegaraan Indonesia
a) pembagian kekuasaan menjadi 5, yaitu kekuasaan eksekutif(prisiden), legislatif(DPR),yudikatif(MA), Inspektif(BPK), Konsultatif(Dewan Pertimbangan Agung”DPA”)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s